.png)
Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) memasuki kepemimpinan baru setelah Mawardi Nur menggantikan Nasri Djalal sebagai Kepala BPMA, Senin (10/8/2026). Kepemimpinan baru diarahkan memperkuat lifting, penerimaan migas, investasi, serta peran pelaku usaha dan SDM Aceh.
BANDA ACEH - Serah terima jabatan berlangsung di Kantor BPMA, Banda Aceh. Pergantian tersebut menjadi bagian dari kesinambungan pengelolaan sektor hulu minyak dan gas bumi di Aceh.
Dalam agenda itu, Mawardi Nur menyampaikan penghargaan kepada Nasri Djalal dan jajaran BPMA atas pengabdian serta capaian yang telah dicapai selama kepemimpinan sebelumnya.
Menurut Mawardi, berbagai fondasi yang sudah dibangun akan menjadi dasar untuk meningkatkan kinerja BPMA menghadapi dinamika industri hulu migas.
“Mulai hari ini, tidak ada lagi kelompok, tidak ada lagi sekat, dan tidak ada lagi kepentingan pribadi maupun golongan dalam BPMA. Yang ada adalah satu tujuan. Loyalitas kita adalah kepada institusi, amanah negara, dan kepentingan masyarakat Aceh,” tegas Mawardi Nur.
Mawardi mengatakan BPMA ke depan harus bergerak sebagai organisasi yang profesional, cepat mengambil keputusan, bersih dalam tata kelola, serta berorientasi terhadap hasil.
Ia juga mendorong perubahan budaya kerja di lingkungan lembaga tersebut agar lebih produktif, mampu bekerja sama, dan cepat menyesuaikan diri dengan perkembangan industri hulu migas.
Menurutnya, pola kerja yang lamban dan tidak berorientasi pada kinerja perlu ditinggalkan. Setiap insan BPMA dituntut menjunjung integritas, kompetensi, kedisiplinan, serta pelayanan.
Dalam kepemimpinan baru, BPMA menetapkan tiga agenda utama. Salah satunya meningkatkan lifting minyak dan gas bumi melalui optimalisasi lapangan yang sudah berproduksi, percepatan pengembangan lapangan baru, pemanfaatan teknologi, dan penguatan kerja sama dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).
Peningkatan lifting dinilai penting karena berkaitan dengan ketahanan energi sekaligus penerimaan negara dari sektor hulu migas.
Agenda berikutnya ialah mengoptimalkan penerimaan negara dan daerah. BPMA juga akan mempercepat pengembangan ekosistem sumur tua dan sumur masyarakat sesuai Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025.
Pengembangan tersebut tetap diarahkan dengan memperhatikan legalitas, keselamatan kerja, perlindungan lingkungan, produktivitas, serta kepastian hukum.
BPMA juga akan memperkuat keterlibatan kontraktor lokal dan sumber daya manusia Aceh. Langkah ini diarahkan agar pelaku usaha serta tenaga kerja daerah memiliki kesempatan lebih besar untuk berkontribusi dalam industri hulu migas.
Selain peningkatan produksi dan penerimaan, Mawardi menyatakan BPMA membuka kesempatan bagi investasi dan kerja sama di sektor tersebut.
Lembaga itu, kata dia, siap menjadi mitra yang profesional, responsif, transparan, dan memberikan kepastian dalam proses bisnis. Ruang kolaborasi dibuka bagi KKKS, investor, kontraktor nasional maupun lokal, akademisi, dan dunia usaha.
“Kita ingin mengirimkan pesan yang jelas bahwa Aceh adalah wilayah yang layak, aman, dan menarik untuk berinvestasi di sektor hulu migas,” ujarnya.
Di sisi internal, Mawardi turut menyampaikan komitmen untuk memperkuat disiplin dan integritas pegawai. Ia menyatakan tidak memberikan toleransi terhadap penyalahgunaan kewenangan, pelanggaran disiplin, konflik kepentingan, maupun tindakan yang merugikan integritas lembaga.
Setiap pelanggaran akan diproses secara profesional dan objektif berdasarkan ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, pegawai yang menunjukkan prestasi akan memperoleh apresiasi dan peluang pengembangan karier.
Serah terima jabatan tersebut sekaligus menjadi awal kepemimpinan Mawardi Nur di BPMA. Arah kerja yang disampaikan menempatkan peningkatan kinerja hulu migas, investasi, penerimaan, serta keterlibatan sumber daya Aceh sebagai bagian penting agenda lembaga ke depan.
 |
| Mawardi Nur resmi memimpin BPMA setelah serah terima jabatan di Banda Aceh/foto/ist |
BANDA ACEH - Serah terima jabatan berlangsung di Kantor BPMA, Banda Aceh. Pergantian tersebut menjadi bagian dari kesinambungan pengelolaan sektor hulu minyak dan gas bumi di Aceh.
Dalam agenda itu, Mawardi Nur menyampaikan penghargaan kepada Nasri Djalal dan jajaran BPMA atas pengabdian serta capaian yang telah dicapai selama kepemimpinan sebelumnya.
Menurut Mawardi, berbagai fondasi yang sudah dibangun akan menjadi dasar untuk meningkatkan kinerja BPMA menghadapi dinamika industri hulu migas.
“Mulai hari ini, tidak ada lagi kelompok, tidak ada lagi sekat, dan tidak ada lagi kepentingan pribadi maupun golongan dalam BPMA. Yang ada adalah satu tujuan. Loyalitas kita adalah kepada institusi, amanah negara, dan kepentingan masyarakat Aceh,” tegas Mawardi Nur.
Mawardi mengatakan BPMA ke depan harus bergerak sebagai organisasi yang profesional, cepat mengambil keputusan, bersih dalam tata kelola, serta berorientasi terhadap hasil.
Ia juga mendorong perubahan budaya kerja di lingkungan lembaga tersebut agar lebih produktif, mampu bekerja sama, dan cepat menyesuaikan diri dengan perkembangan industri hulu migas.
Menurutnya, pola kerja yang lamban dan tidak berorientasi pada kinerja perlu ditinggalkan. Setiap insan BPMA dituntut menjunjung integritas, kompetensi, kedisiplinan, serta pelayanan.
Dalam kepemimpinan baru, BPMA menetapkan tiga agenda utama. Salah satunya meningkatkan lifting minyak dan gas bumi melalui optimalisasi lapangan yang sudah berproduksi, percepatan pengembangan lapangan baru, pemanfaatan teknologi, dan penguatan kerja sama dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).
Peningkatan lifting dinilai penting karena berkaitan dengan ketahanan energi sekaligus penerimaan negara dari sektor hulu migas.
Agenda berikutnya ialah mengoptimalkan penerimaan negara dan daerah. BPMA juga akan mempercepat pengembangan ekosistem sumur tua dan sumur masyarakat sesuai Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025.
Pengembangan tersebut tetap diarahkan dengan memperhatikan legalitas, keselamatan kerja, perlindungan lingkungan, produktivitas, serta kepastian hukum.
BPMA juga akan memperkuat keterlibatan kontraktor lokal dan sumber daya manusia Aceh. Langkah ini diarahkan agar pelaku usaha serta tenaga kerja daerah memiliki kesempatan lebih besar untuk berkontribusi dalam industri hulu migas.
Selain peningkatan produksi dan penerimaan, Mawardi menyatakan BPMA membuka kesempatan bagi investasi dan kerja sama di sektor tersebut.
Lembaga itu, kata dia, siap menjadi mitra yang profesional, responsif, transparan, dan memberikan kepastian dalam proses bisnis. Ruang kolaborasi dibuka bagi KKKS, investor, kontraktor nasional maupun lokal, akademisi, dan dunia usaha.
“Kita ingin mengirimkan pesan yang jelas bahwa Aceh adalah wilayah yang layak, aman, dan menarik untuk berinvestasi di sektor hulu migas,” ujarnya.
Di sisi internal, Mawardi turut menyampaikan komitmen untuk memperkuat disiplin dan integritas pegawai. Ia menyatakan tidak memberikan toleransi terhadap penyalahgunaan kewenangan, pelanggaran disiplin, konflik kepentingan, maupun tindakan yang merugikan integritas lembaga.
Setiap pelanggaran akan diproses secara profesional dan objektif berdasarkan ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, pegawai yang menunjukkan prestasi akan memperoleh apresiasi dan peluang pengembangan karier.
Serah terima jabatan tersebut sekaligus menjadi awal kepemimpinan Mawardi Nur di BPMA. Arah kerja yang disampaikan menempatkan peningkatan kinerja hulu migas, investasi, penerimaan, serta keterlibatan sumber daya Aceh sebagai bagian penting agenda lembaga ke depan.
