.png)
Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) meraih penghargaan Pemimpin Daerah Awards 2026 kategori Pembangunan Ekonomi Daerah melalui program Satu SKPK Satu Inovasi di Jakarta, Kamis (27/8/2026) malam.
JAKARTA - Penghargaan tersebut diterima Bupati Aceh Barat Daya, Dr. Safaruddin, S.Sos., M.S.P., dalam ajang yang digelar iNews TV di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Jakarta Pusat.
Penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Dr. Muhammad Qodari, S.Psi., M.A. Program Satu SKPK Satu Inovasi menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya mendorong perangkat daerah menghasilkan terobosan yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Sejumlah inovasi yang tercakup dalam program tersebut antara lain digitalisasi layanan air bersih, percepatan administrasi kependudukan, serta peningkatan efisiensi pelayanan kesehatan.
Program itu mengarahkan setiap Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) agar tidak hanya menjalankan pelayanan rutin, tetapi juga menghasilkan gagasan baru untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
Bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya, penghargaan tersebut menjadi apresiasi atas upaya mendorong pembangunan daerah melalui inovasi. Namun, Bupati Safaruddin menyebut capaian itu bukan hasil kerja dirinya seorang.
Ia menyampaikan rasa syukur sekaligus terima kasih kepada jajaran pemerintah daerah dan masyarakat yang ikut berkontribusi dalam pembangunan Aceh Barat Daya.
“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Aceh Barat Daya,” ujar Safaruddin.
Menurut dia, penghargaan tersebut harus menjadi penyemangat untuk menghadirkan kebijakan serta inovasi yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Pemerintah daerah juga akan terus memperkuat pembangunan dengan menempatkan kebutuhan warga dan potensi daerah sebagai pertimbangan utama.
Safaruddin menjelaskan, pembangunan ekonomi Abdya diarahkan tidak hanya pada pembangunan fisik. Salah satu perhatian pemerintah ialah mengurangi kemiskinan ekstrem dengan mendorong masyarakat miskin beralih dari ketergantungan bantuan menuju kemandirian.
“Pembangunan ekonomi Aceh Barat Daya kami titikberatkan pada upaya pemerintah menekan angka kemiskinan ekstrem, dari ketergantungan terhadap bantuan menuju kemandirian masyarakat miskin. Pembangunan ekonomi Aceh Barat Daya juga bukan hanya berbicara tentang infrastruktur, tetapi bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik melalui kebijakan yang terukur dan sistematis,” jelasnya.
Dalam kerangka tersebut, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dinilai perlu memperoleh ruang yang lebih besar untuk berkembang. Pemerintah juga menempatkan ketepatan sasaran bantuan sosial serta pembangunan infrastruktur berdasarkan kebutuhan dasar sebagai bagian dari strategi penguatan ekonomi.
“UMKM harus mendapatkan ruang dan diberdayakan. Bantuan sosial harus tepat sasaran, dan pembangunan infrastruktur harus dilandasi pada kebutuhan mendasar yang berdampak terhadap laju pertumbuhan ekonomi,” katanya.
Safaruddin mengatakan ukuran keberhasilan pembangunan tidak cukup dilihat dari bertambahnya infrastruktur. Menurutnya, kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, penguatan ekonomi masyarakat, serta aspek kesejahteraan lainnya juga menjadi bagian penting dalam menilai kemajuan daerah.
Karena itu, penghargaan yang diterima Abdya dipandang sebagai tanggung jawab untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Ia mengakui masih terdapat pekerjaan dan kebutuhan masyarakat yang harus diselesaikan.
“Penghargaan ini menjadi tanggung jawab sekaligus motivasi bagi kami untuk bekerja lebih baik. Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan dan masih banyak kebutuhan masyarakat yang harus kita jawab,” ujarnya.
Safaruddin juga memberikan apresiasi kepada masyarakat, jajaran Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya, dunia usaha, serta seluruh pemangku kepentingan yang selama ini terlibat dalam pembangunan daerah.
Ia berharap penghargaan tersebut memperkuat kolaborasi lintas pihak sehingga program pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
“Terima kasih kepada seluruh masyarakat Aceh Barat Daya dan jajaran Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang telah bekerja bersama. Penghargaan ini kita persembahkan untuk masyarakat Abdya,” tuturnya.
Safaruddin menilai Pemimpin Daerah Awards 2026 tidak seharusnya diperlakukan sebagai akhir dari capaian. Sebaliknya, penghargaan itu diharapkan menjadi energi tambahan bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki pelayanan, memperkuat ekonomi masyarakat, dan melanjutkan pembangunan secara berkelanjutan.
“Yang paling penting adalah bagaimana penghargaan ini menjadi energi baru untuk terus memberikan yang terbaik bagi masyarakat dan membawa Aceh Barat Daya menjadi daerah yang semakin maju,” pungkas Safaruddin.
 |
| Safaruddin menerima penghargaan Pemimpin Daerah Awards 2026 kategori Pembangunan Ekonomi/foto/ist |
JAKARTA - Penghargaan tersebut diterima Bupati Aceh Barat Daya, Dr. Safaruddin, S.Sos., M.S.P., dalam ajang yang digelar iNews TV di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Jakarta Pusat.
Penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Dr. Muhammad Qodari, S.Psi., M.A. Program Satu SKPK Satu Inovasi menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya mendorong perangkat daerah menghasilkan terobosan yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Sejumlah inovasi yang tercakup dalam program tersebut antara lain digitalisasi layanan air bersih, percepatan administrasi kependudukan, serta peningkatan efisiensi pelayanan kesehatan.
Program itu mengarahkan setiap Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) agar tidak hanya menjalankan pelayanan rutin, tetapi juga menghasilkan gagasan baru untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
Bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya, penghargaan tersebut menjadi apresiasi atas upaya mendorong pembangunan daerah melalui inovasi. Namun, Bupati Safaruddin menyebut capaian itu bukan hasil kerja dirinya seorang.
Ia menyampaikan rasa syukur sekaligus terima kasih kepada jajaran pemerintah daerah dan masyarakat yang ikut berkontribusi dalam pembangunan Aceh Barat Daya.
“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Aceh Barat Daya,” ujar Safaruddin.
Menurut dia, penghargaan tersebut harus menjadi penyemangat untuk menghadirkan kebijakan serta inovasi yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Pemerintah daerah juga akan terus memperkuat pembangunan dengan menempatkan kebutuhan warga dan potensi daerah sebagai pertimbangan utama.
Safaruddin menjelaskan, pembangunan ekonomi Abdya diarahkan tidak hanya pada pembangunan fisik. Salah satu perhatian pemerintah ialah mengurangi kemiskinan ekstrem dengan mendorong masyarakat miskin beralih dari ketergantungan bantuan menuju kemandirian.
“Pembangunan ekonomi Aceh Barat Daya kami titikberatkan pada upaya pemerintah menekan angka kemiskinan ekstrem, dari ketergantungan terhadap bantuan menuju kemandirian masyarakat miskin. Pembangunan ekonomi Aceh Barat Daya juga bukan hanya berbicara tentang infrastruktur, tetapi bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik melalui kebijakan yang terukur dan sistematis,” jelasnya.
Dalam kerangka tersebut, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dinilai perlu memperoleh ruang yang lebih besar untuk berkembang. Pemerintah juga menempatkan ketepatan sasaran bantuan sosial serta pembangunan infrastruktur berdasarkan kebutuhan dasar sebagai bagian dari strategi penguatan ekonomi.
“UMKM harus mendapatkan ruang dan diberdayakan. Bantuan sosial harus tepat sasaran, dan pembangunan infrastruktur harus dilandasi pada kebutuhan mendasar yang berdampak terhadap laju pertumbuhan ekonomi,” katanya.
Safaruddin mengatakan ukuran keberhasilan pembangunan tidak cukup dilihat dari bertambahnya infrastruktur. Menurutnya, kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, penguatan ekonomi masyarakat, serta aspek kesejahteraan lainnya juga menjadi bagian penting dalam menilai kemajuan daerah.
Karena itu, penghargaan yang diterima Abdya dipandang sebagai tanggung jawab untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Ia mengakui masih terdapat pekerjaan dan kebutuhan masyarakat yang harus diselesaikan.
“Penghargaan ini menjadi tanggung jawab sekaligus motivasi bagi kami untuk bekerja lebih baik. Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan dan masih banyak kebutuhan masyarakat yang harus kita jawab,” ujarnya.
Safaruddin juga memberikan apresiasi kepada masyarakat, jajaran Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya, dunia usaha, serta seluruh pemangku kepentingan yang selama ini terlibat dalam pembangunan daerah.
Ia berharap penghargaan tersebut memperkuat kolaborasi lintas pihak sehingga program pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
“Terima kasih kepada seluruh masyarakat Aceh Barat Daya dan jajaran Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang telah bekerja bersama. Penghargaan ini kita persembahkan untuk masyarakat Abdya,” tuturnya.
Safaruddin menilai Pemimpin Daerah Awards 2026 tidak seharusnya diperlakukan sebagai akhir dari capaian. Sebaliknya, penghargaan itu diharapkan menjadi energi tambahan bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki pelayanan, memperkuat ekonomi masyarakat, dan melanjutkan pembangunan secara berkelanjutan.
“Yang paling penting adalah bagaimana penghargaan ini menjadi energi baru untuk terus memberikan yang terbaik bagi masyarakat dan membawa Aceh Barat Daya menjadi daerah yang semakin maju,” pungkas Safaruddin.
