Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penilaian Ketersediaan Obat melalui Evaluasi Pelaporan Obat di Puskesmas di aula Hotel Green Ariesta Blangpidie, Rabu (8/7/2026). Kegiatan itu diikuti kepala puskesmas dan pengelola obat dari seluruh puskesmas di Abdya.
BLANGPIDIE - Bimtek tersebut menghadirkan narasumber dari Kementerian Kesehatan RI, Heru Sunaryo, bersama tim. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kualitas pengelolaan sediaan farmasi di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama.
Kepala Dinas Kesehatan Abdya, Rinaldi, mengatakan pelatihan itu bertujuan memperkuat pemahaman peserta dalam menyusun laporan obat yang akurat, lengkap, dan tepat waktu. Menurutnya, pelaporan yang baik menjadi salah satu dasar penting dalam menjaga ketersediaan obat di puskesmas.
“Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan dalam menyusun laporan obat yang akurat, lengkap, dan tepat waktu,” kata Rinaldi.
Ia menjelaskan, peserta dibekali materi mengenai pentingnya pelaporan obat sebagai dasar untuk menilai tingkat ketersediaan obat. Melalui laporan tersebut, puskesmas dapat mengidentifikasi potensi kekosongan maupun kelebihan stok, sekaligus menyusun perencanaan kebutuhan obat secara lebih efektif.
Selain penyampaian materi, kegiatan itu juga diisi evaluasi terhadap kualitas pelaporan obat yang selama ini dilaksanakan oleh masing-masing puskesmas. Evaluasi tersebut dilakukan untuk melihat ketepatan dan kelengkapan data yang telah disusun oleh pengelola obat di lapangan.
“Selain itu juga dilakukan evaluasi terhadap kualitas pelaporan yang selama ini telah dilaksanakan oleh masing-masing puskesmas,” ujarnya.
Rinaldi berharap hasil bimtek tersebut dapat meningkatkan ketepatan pelaporan obat di seluruh puskesmas dalam wilayah Abdya. Dengan pelaporan yang semakin baik, sistem pengelolaan logistik farmasi diharapkan semakin kuat dan ketersediaan obat bagi masyarakat tetap terjaga.
Ia menambahkan, ketersediaan obat yang memadai menjadi bagian penting dalam menunjang pelayanan kesehatan dasar. Karena itu, peningkatan kapasitas kepala puskesmas dan pengelola obat dinilai perlu terus dilakukan agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat berjalan optimal.
 |
| Dinkes Abdya menggelar bimtek evaluasi pelaporan obat bagi puskesmas se-Abdya/foto/ist |
BLANGPIDIE - Bimtek tersebut menghadirkan narasumber dari Kementerian Kesehatan RI, Heru Sunaryo, bersama tim. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kualitas pengelolaan sediaan farmasi di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama.
Kepala Dinas Kesehatan Abdya, Rinaldi, mengatakan pelatihan itu bertujuan memperkuat pemahaman peserta dalam menyusun laporan obat yang akurat, lengkap, dan tepat waktu. Menurutnya, pelaporan yang baik menjadi salah satu dasar penting dalam menjaga ketersediaan obat di puskesmas.
“Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan dalam menyusun laporan obat yang akurat, lengkap, dan tepat waktu,” kata Rinaldi.
Ia menjelaskan, peserta dibekali materi mengenai pentingnya pelaporan obat sebagai dasar untuk menilai tingkat ketersediaan obat. Melalui laporan tersebut, puskesmas dapat mengidentifikasi potensi kekosongan maupun kelebihan stok, sekaligus menyusun perencanaan kebutuhan obat secara lebih efektif.
Selain penyampaian materi, kegiatan itu juga diisi evaluasi terhadap kualitas pelaporan obat yang selama ini dilaksanakan oleh masing-masing puskesmas. Evaluasi tersebut dilakukan untuk melihat ketepatan dan kelengkapan data yang telah disusun oleh pengelola obat di lapangan.
“Selain itu juga dilakukan evaluasi terhadap kualitas pelaporan yang selama ini telah dilaksanakan oleh masing-masing puskesmas,” ujarnya.
Rinaldi berharap hasil bimtek tersebut dapat meningkatkan ketepatan pelaporan obat di seluruh puskesmas dalam wilayah Abdya. Dengan pelaporan yang semakin baik, sistem pengelolaan logistik farmasi diharapkan semakin kuat dan ketersediaan obat bagi masyarakat tetap terjaga.
Ia menambahkan, ketersediaan obat yang memadai menjadi bagian penting dalam menunjang pelayanan kesehatan dasar. Karena itu, peningkatan kapasitas kepala puskesmas dan pengelola obat dinilai perlu terus dilakukan agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat berjalan optimal.
