Advokat sekaligus pengamat sosial dan politik Angga Putra Ariyanto menilai kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari demokrasi. Namun, penyampaiannya perlu didasarkan pada data, argumentasi yang kuat, dilakukan secara santun, serta tidak mengarah pada penghinaan maupun serangan pribadi.
ABDYA - Advokat sekaligus pengamat sosial dan politik Angga Putra Ariyanto menanggapi pemberitaan mengenai mahasiswa asal Aceh Barat Daya (Abdya) yang mengkritik pemerintah dan dinilai berlebihan. Menurutnya, kebebasan menyampaikan pendapat tetap harus dibarengi tanggung jawab moral serta etika dalam berkomunikasi.
"Pemerintah tentu bisa keliru dan perlu dikritisi. Namun kritik tersebut harus bersifat konstruktif, disampaikan dengan argumen yang logis, didukung data yang valid, serta tidak menyerang hal-hal yang bersifat pribadi," ujar Angga dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 1/7/2026.
Ia menilai penyampaian kritik yang disertai fakta dan data akan lebih mudah diterima publik maupun pihak yang menjadi sasaran kritik. Sebaliknya, penggunaan diksi yang menyerang individu justru berpotensi mengaburkan substansi persoalan yang ingin disampaikan.
Angga kemudian mencontohkan Budiman Sudjatmiko sebagai sosok aktivis yang dinilai mampu menjaga etika komunikasi politik, meski aktif mengkritik pemerintahan pada masa Orde Baru.
"Budiman sangat keras mengkritik rezim Orde Baru dan Soeharto. Namun, ia tidak pernah menggunakan kata merendahkan martabat seseorang," katanya.
Menurut Angga, perbedaan pandangan merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Karena itu, kritik semestinya menjadi sarana menyampaikan solusi, bukan berubah menjadi penghinaan yang menyerang karakter seseorang.
"Perbedaan pendapat adalah bagian dari demokrasi. Tetapi kritik yang baik tidak boleh berubah menjadi penghinaan," tegasnya.
Ia juga mengingat kiprah Budiman Sudjatmiko ketika memimpin Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang secara terbuka menentang rezim Orde Baru pada pertengahan 1990-an. Dalam situasi politik yang represif saat itu, PRD mendorong sistem multipartai dan perubahan politik hingga sejumlah aktivis, termasuk Budiman, ditangkap dan menjalani hukuman penjara.
Angga mengaku memiliki pengalaman sebagai aktivis mahasiswa pada masa tersebut. Pengalaman itu, menurutnya, mengajarkan bahwa setiap kritik harus disampaikan dengan dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Saat saya menjadi Aktivis pada saat masih jadi mahasiswa bahwa apa yang saya lakukan adalah hal yang sama bedanya saya punya fakta dan data untuk bersuara", pintanya.
Ia menambahkan, perjuangan politik harus dijalankan dengan tanggung jawab terhadap nilai yang diyakini benar, tanpa mengorbankan integritas maupun etika dalam menyampaikan pendapat.
"Bagi Angga perjuangan politik tidak boleh dibayar dengan pengakuan bersalah atas sesuatu yang diyakininya dengan benar," ujarnya.
Pada akhir penyampaiannya, Angga berharap generasi aktivis saat ini dapat mengambil pelajaran dari sejarah perjuangan reformasi. Menurutnya, keberanian mengkritik pemerintah harus berjalan seiring dengan kedewasaan berpikir, ketepatan data, serta sikap santun dalam berdialog.
"Siapa pun boleh berbeda pendapat dengan pemerintah. Namun, narasi harus disampaikan secara santun, tidak menghina, tidak menyerang pribadi, dan tetap berorientasi pada solusi," pungkasnya.
 |
| Advokat sekaligus pengamat sosial dan politik Angga Putra Ariyanto/foto/ist |
ABDYA - Advokat sekaligus pengamat sosial dan politik Angga Putra Ariyanto menanggapi pemberitaan mengenai mahasiswa asal Aceh Barat Daya (Abdya) yang mengkritik pemerintah dan dinilai berlebihan. Menurutnya, kebebasan menyampaikan pendapat tetap harus dibarengi tanggung jawab moral serta etika dalam berkomunikasi.
"Pemerintah tentu bisa keliru dan perlu dikritisi. Namun kritik tersebut harus bersifat konstruktif, disampaikan dengan argumen yang logis, didukung data yang valid, serta tidak menyerang hal-hal yang bersifat pribadi," ujar Angga dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 1/7/2026.
Ia menilai penyampaian kritik yang disertai fakta dan data akan lebih mudah diterima publik maupun pihak yang menjadi sasaran kritik. Sebaliknya, penggunaan diksi yang menyerang individu justru berpotensi mengaburkan substansi persoalan yang ingin disampaikan.
Angga kemudian mencontohkan Budiman Sudjatmiko sebagai sosok aktivis yang dinilai mampu menjaga etika komunikasi politik, meski aktif mengkritik pemerintahan pada masa Orde Baru.
"Budiman sangat keras mengkritik rezim Orde Baru dan Soeharto. Namun, ia tidak pernah menggunakan kata merendahkan martabat seseorang," katanya.
Menurut Angga, perbedaan pandangan merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Karena itu, kritik semestinya menjadi sarana menyampaikan solusi, bukan berubah menjadi penghinaan yang menyerang karakter seseorang.
"Perbedaan pendapat adalah bagian dari demokrasi. Tetapi kritik yang baik tidak boleh berubah menjadi penghinaan," tegasnya.
Ia juga mengingat kiprah Budiman Sudjatmiko ketika memimpin Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang secara terbuka menentang rezim Orde Baru pada pertengahan 1990-an. Dalam situasi politik yang represif saat itu, PRD mendorong sistem multipartai dan perubahan politik hingga sejumlah aktivis, termasuk Budiman, ditangkap dan menjalani hukuman penjara.
Angga mengaku memiliki pengalaman sebagai aktivis mahasiswa pada masa tersebut. Pengalaman itu, menurutnya, mengajarkan bahwa setiap kritik harus disampaikan dengan dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Saat saya menjadi Aktivis pada saat masih jadi mahasiswa bahwa apa yang saya lakukan adalah hal yang sama bedanya saya punya fakta dan data untuk bersuara", pintanya.
Ia menambahkan, perjuangan politik harus dijalankan dengan tanggung jawab terhadap nilai yang diyakini benar, tanpa mengorbankan integritas maupun etika dalam menyampaikan pendapat.
"Bagi Angga perjuangan politik tidak boleh dibayar dengan pengakuan bersalah atas sesuatu yang diyakininya dengan benar," ujarnya.
Pada akhir penyampaiannya, Angga berharap generasi aktivis saat ini dapat mengambil pelajaran dari sejarah perjuangan reformasi. Menurutnya, keberanian mengkritik pemerintah harus berjalan seiring dengan kedewasaan berpikir, ketepatan data, serta sikap santun dalam berdialog.
"Siapa pun boleh berbeda pendapat dengan pemerintah. Namun, narasi harus disampaikan secara santun, tidak menghina, tidak menyerang pribadi, dan tetap berorientasi pada solusi," pungkasnya.
