.png)
.png)
Anggota DPRK Aceh Barat Daya (Abdya), Rizal Husaini dari Fraksi Abdya Maju, menyampaikan pandangan umum fraksinya terhadap Rancangan Qanun Perubahan APBK Abdya Tahun Anggaran 2026 dengan menyoroti penataan Kota Blangpidie serta pengembangan perdagangan dan UMKM di sejumlah Kecamatan.
 |
Suasana rapat paripurna DPRK Aceh Barat Daya membahas perubahan APBK 2026/foto/ist |
BLANGPIDIE - Pandangan tersebut disampaikan Rizal Husaini dalam Rapat Paripurna DPRK Abdya dengan agenda penutupan pembahasan Rancangan Qanun Perubahan APBK Tahun Anggaran 2026 di Gedung DPRK setempat, Kecamatan Blangpidie, Senin (7/9/2026).
Dalam pandangan umum tersebut, Rizal meminta Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya menata kembali tata ruang Kota Blangpidie. Ia menilai kondisi tata ruang kota semakin tidak tertata, padahal Blangpidie sejak berdiri dikenal sebagai kota dagang di wilayah barat selatan Aceh.
“Kami Fraksi Abdya Maju meminta kepada saudara Bupati untuk dapat menata kembali tata ruang Kota Blangpidie yang semakin hari semakin sembrawut. Kota Blangpidie sejak berdirinya dikenal sebagai kota dagang di wilayah Barat Selatan Aceh namun sekarang sudah banyak ketinggalan perdagangannya dari kota lain dan juga sudah ketinggalan perdagangannya dibanding dengan Kecamatan Manggeng dan Kecamatan Babahrot yang semakin berkembang,” kata Rizal Husaini.
Ia meminta kepala SKPK terkait melalui Bupati membenahi dan menata kembali Kota Blangpidie agar lebih maju di sektor perdagangan.
Selain penataan kota, Rizal menyampaikan perhatian terhadap produk UMKM skala rumahan. Ia meminta pemerintah daerah meningkatkan pembinaan agar produk tersebut dapat dipatenkan kelayakan edarnya oleh Balai POM dengan standar konsumsi yang dapat bersaing dengan produk UMKM dari Kabupaten tetangga.
Menurutnya, produk UMKM Aceh Barat Daya masih kalah bersaing dengan produk dari luar Kabupaten. Kondisi tersebut membuat ciri khas produk UMKM Abdya belum dikenal secara luas oleh masyarakat luar daerah.
Rizal juga menyampaikan bahwa warga lokal Aceh Barat Daya masih banyak yang belum mengetahui produk khas UMKM daerah untuk disajikan sebagai oleh-oleh atau buah tangan kepada saudara dan kerabat yang berada di luar Kabupaten.
Karena itu, ia mengharapkan pemerintah daerah dapat memajukan perekonomian di berbagai sektor, terutama perdagangan dan UMKM di wilayah Kecamatan.
Rizal menyebut Kecamatan Setia, Kecamatan Tangan-Tangan, Kecamatan Lembah Sabil, dan Kecamatan Jeumpa sebagai wilayah yang belum berkembang di sektor perdagangan dan UMKM.
Ia meminta kepala SKPK terkait melalui Bupati memprioritaskan pengembangan dan pembinaan sektor perdagangan serta UMKM di wilayah tersebut. Upaya itu diharapkan dapat membuka lapangan kerja sekaligus menekan angka kemiskinan.
“Kami berharap kepada kepala SKPK terkait melalui saudara Bupati agar memprioritaskan pengembangan dan pembinaan sektor perdagangan dan UMKM di wilayah tersebut di atas sehingga dapat membuka lapangan kerja dan juga dapat menekan angka kemiskinan di wilayah tersebut,” kata Rizal Husaini.
Rizal juga menyampaikan harapan agar program satu Kecamatan mempunyai satu produk unggulan dapat kembali dijalankan.
“Kami mengharapkan kembalinya program satu kecamatan mempunyai satu produk unggulan,” kata Rizal Husaini.
Pandangan umum yang disampaikan Rizal tersebut menjadi bagian dari Rapat Paripurna DPRK Abdya dengan agenda penutupan pembahasan Rancangan Qanun Perubahan APBK Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2026.
Dalam pandangan tersebut, Rizal menyampaikan sejumlah perhatian terkait tata ruang Kota Blangpidie, pengembangan perdagangan, pembinaan UMKM, serta penguatan produk unggulan di tingkat Kecamatan.
Dalam pandangan umum tersebut, Rizal meminta Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya menata kembali tata ruang Kota Blangpidie. Ia menilai kondisi tata ruang kota semakin tidak tertata, padahal Blangpidie sejak berdiri dikenal sebagai kota dagang di wilayah barat selatan Aceh.
“Kami Fraksi Abdya Maju meminta kepada saudara Bupati untuk dapat menata kembali tata ruang Kota Blangpidie yang semakin hari semakin sembrawut. Kota Blangpidie sejak berdirinya dikenal sebagai kota dagang di wilayah Barat Selatan Aceh namun sekarang sudah banyak ketinggalan perdagangannya dari kota lain dan juga sudah ketinggalan perdagangannya dibanding dengan Kecamatan Manggeng dan Kecamatan Babahrot yang semakin berkembang,” kata Rizal Husaini.
Ia meminta kepala SKPK terkait melalui Bupati membenahi dan menata kembali Kota Blangpidie agar lebih maju di sektor perdagangan.
Selain penataan kota, Rizal menyampaikan perhatian terhadap produk UMKM skala rumahan. Ia meminta pemerintah daerah meningkatkan pembinaan agar produk tersebut dapat dipatenkan kelayakan edarnya oleh Balai POM dengan standar konsumsi yang dapat bersaing dengan produk UMKM dari Kabupaten tetangga.
Menurutnya, produk UMKM Aceh Barat Daya masih kalah bersaing dengan produk dari luar Kabupaten. Kondisi tersebut membuat ciri khas produk UMKM Abdya belum dikenal secara luas oleh masyarakat luar daerah.
Rizal juga menyampaikan bahwa warga lokal Aceh Barat Daya masih banyak yang belum mengetahui produk khas UMKM daerah untuk disajikan sebagai oleh-oleh atau buah tangan kepada saudara dan kerabat yang berada di luar Kabupaten.
Karena itu, ia mengharapkan pemerintah daerah dapat memajukan perekonomian di berbagai sektor, terutama perdagangan dan UMKM di wilayah Kecamatan.
Rizal menyebut Kecamatan Setia, Kecamatan Tangan-Tangan, Kecamatan Lembah Sabil, dan Kecamatan Jeumpa sebagai wilayah yang belum berkembang di sektor perdagangan dan UMKM.
Ia meminta kepala SKPK terkait melalui Bupati memprioritaskan pengembangan dan pembinaan sektor perdagangan serta UMKM di wilayah tersebut. Upaya itu diharapkan dapat membuka lapangan kerja sekaligus menekan angka kemiskinan.
“Kami berharap kepada kepala SKPK terkait melalui saudara Bupati agar memprioritaskan pengembangan dan pembinaan sektor perdagangan dan UMKM di wilayah tersebut di atas sehingga dapat membuka lapangan kerja dan juga dapat menekan angka kemiskinan di wilayah tersebut,” kata Rizal Husaini.
Rizal juga menyampaikan harapan agar program satu Kecamatan mempunyai satu produk unggulan dapat kembali dijalankan.
“Kami mengharapkan kembalinya program satu kecamatan mempunyai satu produk unggulan,” kata Rizal Husaini.
Pandangan umum yang disampaikan Rizal tersebut menjadi bagian dari Rapat Paripurna DPRK Abdya dengan agenda penutupan pembahasan Rancangan Qanun Perubahan APBK Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2026.
Dalam pandangan tersebut, Rizal menyampaikan sejumlah perhatian terkait tata ruang Kota Blangpidie, pengembangan perdagangan, pembinaan UMKM, serta penguatan produk unggulan di tingkat Kecamatan.
