.png)
.png)
Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya bersama DPRK setempat menyelesaikan pembahasan Rancangan Qanun Perubahan APBK Tahun Anggaran 2026 hingga mencapai persetujuan bersama dalam rapat paripurna di Gedung DPRK Abdya, Senin (7/9/2026). Struktur anggaran setelah perubahan berada dalam posisi berimbang.
 |
Suasana rapat paripurna DPRK Aceh Barat Daya membahas Perubahan APBK 2026/foto/ist |
BLANGPIDIE - Wakil Bupati Aceh Barat Daya, H. Zaman Akli, dalam pidato Bupati Abdya pada rapat paripurna penutupan pembahasan tersebut menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRK yang telah menyelesaikan pembahasan perubahan APBK 2026.
Menurutnya, rancangan perubahan APBK telah melalui sejumlah tahapan pembahasan dan diakhiri dengan penyampaian pendapat akhir fraksi. Berbagai saran, pendapat, serta usulan dari legislatif dinilai bermanfaat untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.
“Dari hasil pendapat akhir dalam forum, banyak saran dan pendapat serta usulan yang sangat berguna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Aceh Barat Daya di masa yang akan datang,” kata Wakil Bupati Aceh Barat Daya, H. Zaman Akli.
Zaman Akli mengatakan, selama pembahasan terdapat perbedaan pendapat maupun penafsiran antara eksekutif dan legislatif. Namun, perbedaan tersebut masih berada dalam proses untuk mencapai kesepakatan.
Pembahasan perubahan APBK 2026 juga mengacu pada ketentuan pengelolaan keuangan daerah, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, serta Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 tentang pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.
Dalam struktur pendapatan, APBK 2026 sebelum perubahan tercatat Rp904.923.441.892. Setelah mengalami peningkatan Rp42.258.823.216, pendapatan daerah menjadi Rp947.182.265.108.
Kenaikan tersebut antara lain bersumber dari tambahan pendapatan bagi hasil pajak, Dana Alokasi Umum, penyaluran kurang bayar DBH, serta sejumlah bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Provinsi Aceh.
Sementara itu, belanja daerah yang sebelumnya sebesar Rp995.049.021.600 meningkat Rp79.180.213.836. Setelah perubahan, belanja daerah ditetapkan menjadi Rp1.074.229.235.436 yang mencakup belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.
Pada sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan meningkat Rp36.921.390.620 dari Rp91.125.579.708 menjadi Rp128.046.970.328. Adapun pengeluaran pembiayaan tetap Rp1 miliar tanpa perubahan.
Dengan demikian, pembiayaan netto meningkat dari Rp90.125.579.708 menjadi Rp127.046.970.328. Nilai tersebut digunakan untuk menutup defisit dengan jumlah yang sama sehingga struktur Perubahan APBK Abdya Tahun Anggaran 2026 berada dalam kondisi berimbang.
Zaman Akli menyebut penyelesaian pembahasan tepat waktu sebagai hasil dari kebersamaan antara eksekutif dan legislatif. Persetujuan bersama itu selanjutnya menjadi tahapan sebelum dokumen Perubahan APBK 2026 disampaikan kepada Gubernur Aceh untuk dievaluasi.
“Anugerah yang sangat kami hargai selama berlangsungnya rapat paripurna adalah rasa kebersamaan dalam pembahasan antara pihak eksekutif dengan legislatif sehingga Perubahan APBK Tahun Anggaran 2026 dapat dirampungkan tepat pada waktunya melalui musyawarah secara mufakat,” pungkas Zaman Akli.
Menurutnya, rancangan perubahan APBK telah melalui sejumlah tahapan pembahasan dan diakhiri dengan penyampaian pendapat akhir fraksi. Berbagai saran, pendapat, serta usulan dari legislatif dinilai bermanfaat untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.
“Dari hasil pendapat akhir dalam forum, banyak saran dan pendapat serta usulan yang sangat berguna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Aceh Barat Daya di masa yang akan datang,” kata Wakil Bupati Aceh Barat Daya, H. Zaman Akli.
Zaman Akli mengatakan, selama pembahasan terdapat perbedaan pendapat maupun penafsiran antara eksekutif dan legislatif. Namun, perbedaan tersebut masih berada dalam proses untuk mencapai kesepakatan.
Pembahasan perubahan APBK 2026 juga mengacu pada ketentuan pengelolaan keuangan daerah, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, serta Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 tentang pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.
Dalam struktur pendapatan, APBK 2026 sebelum perubahan tercatat Rp904.923.441.892. Setelah mengalami peningkatan Rp42.258.823.216, pendapatan daerah menjadi Rp947.182.265.108.
Kenaikan tersebut antara lain bersumber dari tambahan pendapatan bagi hasil pajak, Dana Alokasi Umum, penyaluran kurang bayar DBH, serta sejumlah bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Provinsi Aceh.
Sementara itu, belanja daerah yang sebelumnya sebesar Rp995.049.021.600 meningkat Rp79.180.213.836. Setelah perubahan, belanja daerah ditetapkan menjadi Rp1.074.229.235.436 yang mencakup belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.
Pada sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan meningkat Rp36.921.390.620 dari Rp91.125.579.708 menjadi Rp128.046.970.328. Adapun pengeluaran pembiayaan tetap Rp1 miliar tanpa perubahan.
Dengan demikian, pembiayaan netto meningkat dari Rp90.125.579.708 menjadi Rp127.046.970.328. Nilai tersebut digunakan untuk menutup defisit dengan jumlah yang sama sehingga struktur Perubahan APBK Abdya Tahun Anggaran 2026 berada dalam kondisi berimbang.
Zaman Akli menyebut penyelesaian pembahasan tepat waktu sebagai hasil dari kebersamaan antara eksekutif dan legislatif. Persetujuan bersama itu selanjutnya menjadi tahapan sebelum dokumen Perubahan APBK 2026 disampaikan kepada Gubernur Aceh untuk dievaluasi.
“Anugerah yang sangat kami hargai selama berlangsungnya rapat paripurna adalah rasa kebersamaan dalam pembahasan antara pihak eksekutif dengan legislatif sehingga Perubahan APBK Tahun Anggaran 2026 dapat dirampungkan tepat pada waktunya melalui musyawarah secara mufakat,” pungkas Zaman Akli.
