Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya berhasil meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2025 menjadi 71,20 dengan predikat “BB”. Capaian tersebut mendapat apresiasi dari Kementerian PAN-RB melalui hasil evaluasi nasional yang diterbitkan pada 10 April 2026 di Jakarta.
Jakarta - Peningkatan nilai Reformasi Birokrasi (RB) itu tertuang dalam Surat Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2025 Nomor: B/11/RB.06/2026 yang diterbitkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Nilai indeks RB Kabupaten Aceh Barat Daya tercatat mencapai 71,20 dengan kategori “BB” atau sangat baik.
Capaian tersebut meningkat dibanding tahun 2024 yang berada pada angka 69,24 dengan kategori “B”. Kenaikan itu memperlihatkan adanya penguatan tata kelola pemerintahan dan komitmen pembenahan birokrasi secara berkelanjutan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Abdya.
Berdasarkan hasil evaluasi nasional, kenaikan indeks kumulatif Pemkab Abdya didukung nilai komponen RB General sebesar 63,01. Sementara komponen RB Tematik menyumbang nilai 8,19 sehingga total akumulasi indeks menempatkan daerah berjuluk “Bumoe Breuh Sigupai” itu pada kategori “BB”.
Evaluasi tersebut dilakukan untuk mengukur perkembangan transformasi digital birokrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, kolaboratif, dan adaptif. Selain itu, penilaian juga menitikberatkan pada implementasi budaya kerja BerAKHLAK guna membentuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional dalam pelayanan publik.
Keberhasilan tersebut menjadi capaian tertinggi sepanjang sejarah penilaian reformasi birokrasi Kabupaten Abdya. Hasil itu dinilai sejalan dengan arah kebijakan pemerintahan Bupati Abdya, Safaruddin, bersama Wakil Bupati Zaman Akli dalam mendorong birokrasi bersih dan melayani melalui visi “Arah Baru Abdya Maju”.
Melalui hasil evaluasi itu, Kemenpan-RB turut mengapresiasi kerja seluruh aparatur pemerintah daerah. Pemkab Abdya juga didorong terus menindaklanjuti rekomendasi evaluasi secara konsisten agar tren positif reformasi birokrasi tetap terjaga dan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat.
.jpg) |
| Bupati Abdya, Safaruddin, bersama Wakil Bupati Zaman Akli/foto/ist |
Jakarta - Peningkatan nilai Reformasi Birokrasi (RB) itu tertuang dalam Surat Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2025 Nomor: B/11/RB.06/2026 yang diterbitkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Nilai indeks RB Kabupaten Aceh Barat Daya tercatat mencapai 71,20 dengan kategori “BB” atau sangat baik.
Capaian tersebut meningkat dibanding tahun 2024 yang berada pada angka 69,24 dengan kategori “B”. Kenaikan itu memperlihatkan adanya penguatan tata kelola pemerintahan dan komitmen pembenahan birokrasi secara berkelanjutan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Abdya.
Berdasarkan hasil evaluasi nasional, kenaikan indeks kumulatif Pemkab Abdya didukung nilai komponen RB General sebesar 63,01. Sementara komponen RB Tematik menyumbang nilai 8,19 sehingga total akumulasi indeks menempatkan daerah berjuluk “Bumoe Breuh Sigupai” itu pada kategori “BB”.
Evaluasi tersebut dilakukan untuk mengukur perkembangan transformasi digital birokrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, kolaboratif, dan adaptif. Selain itu, penilaian juga menitikberatkan pada implementasi budaya kerja BerAKHLAK guna membentuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional dalam pelayanan publik.
Keberhasilan tersebut menjadi capaian tertinggi sepanjang sejarah penilaian reformasi birokrasi Kabupaten Abdya. Hasil itu dinilai sejalan dengan arah kebijakan pemerintahan Bupati Abdya, Safaruddin, bersama Wakil Bupati Zaman Akli dalam mendorong birokrasi bersih dan melayani melalui visi “Arah Baru Abdya Maju”.
Melalui hasil evaluasi itu, Kemenpan-RB turut mengapresiasi kerja seluruh aparatur pemerintah daerah. Pemkab Abdya juga didorong terus menindaklanjuti rekomendasi evaluasi secara konsisten agar tren positif reformasi birokrasi tetap terjaga dan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat.
