Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) menargetkan angka kemiskinan turun hingga di bawah 10 persen dalam tiga hingga empat tahun mendatang setelah data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025 mencatat penurunan menjadi 13,30 persen.
BLANGPIDIE - Penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) pada 2025 menjadi pijakan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat berbagai program pengentasan kemiskinan. Fokus berikutnya adalah menekan angka tersebut hingga berada di bawah 10 persen dalam tiga hingga empat tahun ke depan.
Hal itu disampaikan Wakil Bupati Abdya, Zaman Akli, saat membuka Rapat Kerja Evaluasi Kegiatan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Abdya Semester I Tahun 2026 di Aula Tgk Dikila Kantor Bapperida Abdya, Rabu (29/7/2026).
Dalam kesempatan itu, Zaman Akli menyampaikan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Abdya, angka kemiskinan pada 2025 tercatat sebesar 13,30 persen atau turun 2,02 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 15,35 persen.
“Berdasarkan data BPS, angka kemiskinan Abdya pada tahun 2025 berada pada 13,30 persen. Angka ini tentu patut menjadi perhatian kita bersama. Pemerintah telah menetapkan target yang jelas, yaitu menurunkan angka kemiskinan hingga berada di bawah 10 persen dalam tiga hingga empat tahun ke depan,” kata Akli.
Menurutnya, target tersebut dapat dicapai apabila seluruh pihak tidak lagi bekerja secara terpisah maupun menggunakan data yang berbeda. Ia menyebut keberhasilan penanggulangan kemiskinan bergantung pada tiga aspek utama, yakni akurasi data, konvergensi program, dan kolaborasi antarpemangku kepentingan.
Terkait akurasi data, Akli menilai data yang valid, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi dasar penetapan sasaran penerima manfaat. Karena itu, koordinasi antara BPS, Dinas Sosial, Bapperida, pemerintah gampong, dan seluruh perangkat daerah perlu terus diperkuat agar memiliki satu data yang sama.
“Oleh sebab itu, sinergi antara BPS, Dinas Sosial, Bapperida, pemerintah gampong, dan seluruh perangkat daerah harus terus diperkuat agar kita memiliki satu data yang benar-benar akurat,” ujarnya.
Selain itu, ia menjelaskan setiap program perangkat daerah harus saling mendukung. Penanggulangan kemiskinan, katanya, tidak cukup hanya melalui bantuan sosial, tetapi juga memerlukan peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pembangunan infrastruktur dasar, serta penguatan usaha mikro dan sektor pertanian.
Akli juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah gampong, dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial, lembaga keuangan, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, dan seluruh pihak terkait.
“Semakin kuat kolaborasi yang kita bangun, semakin besar pula peluang kita untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan. Saya berharap kita tidak hanya menyampaikan capaian, tetapi juga berani mengidentifikasi berbagai kendala yang masih kita hadapi,” tuturnya.
Ia meminta hasil evaluasi tidak berhenti pada penyampaian capaian, tetapi menghasilkan rekomendasi yang konkret, terukur, dan dapat segera ditindaklanjuti agar pelaksanaan program pada semester berikutnya semakin tepat sasaran.
Akli turut mengajak seluruh anggota Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Abdya menjaga semangat pengabdian, memperkuat koordinasi, serta memastikan setiap kebijakan benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat. Menurutnya, setiap anggaran yang dikelola harus memberi dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan warga.
“Oleh karena itu, setiap kebijakan yang kita rumuskan harus mampu menyentuh kebutuhan nyata masyarakat dan menghadirkan solusi yang berkelanjutan,” tegasnya.
Pemerintah Kabupaten Abdya, lanjut Akli, tetap menempatkan percepatan penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah sejalan dengan visi "Abdya Maju, Masyarakat Sejahtera". Rapat kerja tersebut turut dihadiri Plt Sekda Abdya Amrizal serta seluruh kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Abdya.
 |
| Wakil Bupati Zaman Akli memimpin rapat evaluasi percepatan penanggulangan kemiskinan Abdya tahun 2026/foto/ist |
BLANGPIDIE - Penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) pada 2025 menjadi pijakan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat berbagai program pengentasan kemiskinan. Fokus berikutnya adalah menekan angka tersebut hingga berada di bawah 10 persen dalam tiga hingga empat tahun ke depan.
Hal itu disampaikan Wakil Bupati Abdya, Zaman Akli, saat membuka Rapat Kerja Evaluasi Kegiatan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Abdya Semester I Tahun 2026 di Aula Tgk Dikila Kantor Bapperida Abdya, Rabu (29/7/2026).
Dalam kesempatan itu, Zaman Akli menyampaikan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Abdya, angka kemiskinan pada 2025 tercatat sebesar 13,30 persen atau turun 2,02 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 15,35 persen.
“Berdasarkan data BPS, angka kemiskinan Abdya pada tahun 2025 berada pada 13,30 persen. Angka ini tentu patut menjadi perhatian kita bersama. Pemerintah telah menetapkan target yang jelas, yaitu menurunkan angka kemiskinan hingga berada di bawah 10 persen dalam tiga hingga empat tahun ke depan,” kata Akli.
Menurutnya, target tersebut dapat dicapai apabila seluruh pihak tidak lagi bekerja secara terpisah maupun menggunakan data yang berbeda. Ia menyebut keberhasilan penanggulangan kemiskinan bergantung pada tiga aspek utama, yakni akurasi data, konvergensi program, dan kolaborasi antarpemangku kepentingan.
Terkait akurasi data, Akli menilai data yang valid, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi dasar penetapan sasaran penerima manfaat. Karena itu, koordinasi antara BPS, Dinas Sosial, Bapperida, pemerintah gampong, dan seluruh perangkat daerah perlu terus diperkuat agar memiliki satu data yang sama.
“Oleh sebab itu, sinergi antara BPS, Dinas Sosial, Bapperida, pemerintah gampong, dan seluruh perangkat daerah harus terus diperkuat agar kita memiliki satu data yang benar-benar akurat,” ujarnya.
Selain itu, ia menjelaskan setiap program perangkat daerah harus saling mendukung. Penanggulangan kemiskinan, katanya, tidak cukup hanya melalui bantuan sosial, tetapi juga memerlukan peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pembangunan infrastruktur dasar, serta penguatan usaha mikro dan sektor pertanian.
Akli juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah gampong, dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial, lembaga keuangan, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, dan seluruh pihak terkait.
“Semakin kuat kolaborasi yang kita bangun, semakin besar pula peluang kita untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan. Saya berharap kita tidak hanya menyampaikan capaian, tetapi juga berani mengidentifikasi berbagai kendala yang masih kita hadapi,” tuturnya.
Ia meminta hasil evaluasi tidak berhenti pada penyampaian capaian, tetapi menghasilkan rekomendasi yang konkret, terukur, dan dapat segera ditindaklanjuti agar pelaksanaan program pada semester berikutnya semakin tepat sasaran.
Akli turut mengajak seluruh anggota Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Abdya menjaga semangat pengabdian, memperkuat koordinasi, serta memastikan setiap kebijakan benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat. Menurutnya, setiap anggaran yang dikelola harus memberi dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan warga.
“Oleh karena itu, setiap kebijakan yang kita rumuskan harus mampu menyentuh kebutuhan nyata masyarakat dan menghadirkan solusi yang berkelanjutan,” tegasnya.
Pemerintah Kabupaten Abdya, lanjut Akli, tetap menempatkan percepatan penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah sejalan dengan visi "Abdya Maju, Masyarakat Sejahtera". Rapat kerja tersebut turut dihadiri Plt Sekda Abdya Amrizal serta seluruh kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Abdya.
