.png)
.png)
Gabungan Kelompok Tani Seunubok Lubok Raja Karya Abadi bersama Aliansi Masyarakat Tolak PT CA melayangkan somasi kepada PT Cemerlang Abadi (PT CA) terkait aktivitas perkebunan di areal seluas 2.847,18 hektare di Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, Selasa, 29 September 2026.
BABAHROT - Pantauan di lokasi, hampir seribu massa berkumpul di areal lahan yang disebut sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Aksi berlangsung kurang dari satu hari sebagai bentuk penyampaian sikap masyarakat terhadap aktivitas PT Cemerlang Abadi di kawasan tersebut.
Dalam dokumen somasi tertulis, masyarakat menyebut HGU PT Cemerlang Abadi telah berakhir pada 31 Desember 2017. Mereka menyatakan hingga kini belum terdapat HGU baru yang menjadi dasar hukum bagi perusahaan untuk melanjutkan penguasaan dan kegiatan perkebunan di atas lahan bekas HGU tersebut.
Dokumen itu juga menyebut adanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3866 K/Pdt/2025 yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht.
Selain itu, dokumen somasi tersebut menyebut areal seluas 2.847,18 hektare diperuntukkan sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) untuk kepentingan masyarakat.
Atas dasar tersebut, masyarakat meminta PT Cemerlang Abadi segera menghentikan seluruh pekerjaan panen di areal 2.847,18 hektare. Permintaan itu disebut mengacu pada kesepakatan antara masyarakat petani Seunubok Lubok Raja Karya Abadi dan pihak perusahaan pada 9 September 2024.
Perwakilan masyarakat tani, Saipul Husnidin, menyampaikan tuntutan agar perusahaan menghentikan aktivitas perkebunan dan penguasaan fisik di areal tersebut.
"Terhitung sejak hari Sabtu, 26 September 2026, PT Cemerlang Abadi wajib menghentikan seluruh aktivitas perkebunan dan penguasaan fisik di areal 2.847,18 hektare yang diperuntukkan sebagai TORA, mengingat perusahaan tidak dapat menunjukkan dokumen alas hak yang legal atas lahan tersebut," ujar Saipul Husnidin mewakili masyarakat petani.
Dalam somasi itu, masyarakat juga meminta PT Cemerlang Abadi menghentikan seluruh aktivitas perkebunan dan penguasaan fisik terhitung sejak 26 September 2026.
Mereka meminta penghentian aktivitas tersebut dilakukan sebelum adanya penetapan resmi pemerintah mengenai tapak batas. Dokumen somasi juga memuat peringatan apabila perusahaan tetap melanjutkan kegiatan di lapangan.
Masyarakat menyatakan akan mengambil tindakan mandiri di lapangan bersama Gabungan Kelompok Tani Seunubok Lubok Raja Karya Abadi dan Aliansi Masyarakat Tolak PT CA untuk menghentikan aktivitas tersebut.
Langkah itu, menurut isi somasi, dilakukan untuk menjaga agar lahan yang mereka nyatakan sebagai TORA tidak kembali dikuasai atau dikelola secara sepihak oleh PT Cemerlang Abadi.
Dalam dokumen yang sama, masyarakat meminta aparat penegak hukum dan instansi pemerintah terkait turun tangan mengawal persoalan tersebut. Mereka berharap pelaksanaan reforma agraria di Aceh Barat Daya dapat berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat petani.
Hingga berita ini ditulis, belum memperoleh keterangan dari pihak PT Cemerlang Abadi mengenai somasi dan aksi masyarakat tersebut.
 |
| Masyarakat melakukan aksi di lokasi perbatasan PT CA dengan area TORA/foto/ist |
BABAHROT - Pantauan di lokasi, hampir seribu massa berkumpul di areal lahan yang disebut sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Aksi berlangsung kurang dari satu hari sebagai bentuk penyampaian sikap masyarakat terhadap aktivitas PT Cemerlang Abadi di kawasan tersebut.
Dalam dokumen somasi tertulis, masyarakat menyebut HGU PT Cemerlang Abadi telah berakhir pada 31 Desember 2017. Mereka menyatakan hingga kini belum terdapat HGU baru yang menjadi dasar hukum bagi perusahaan untuk melanjutkan penguasaan dan kegiatan perkebunan di atas lahan bekas HGU tersebut.
Dokumen itu juga menyebut adanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3866 K/Pdt/2025 yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht.
Selain itu, dokumen somasi tersebut menyebut areal seluas 2.847,18 hektare diperuntukkan sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) untuk kepentingan masyarakat.
Atas dasar tersebut, masyarakat meminta PT Cemerlang Abadi segera menghentikan seluruh pekerjaan panen di areal 2.847,18 hektare. Permintaan itu disebut mengacu pada kesepakatan antara masyarakat petani Seunubok Lubok Raja Karya Abadi dan pihak perusahaan pada 9 September 2024.
Perwakilan masyarakat tani, Saipul Husnidin, menyampaikan tuntutan agar perusahaan menghentikan aktivitas perkebunan dan penguasaan fisik di areal tersebut.
"Terhitung sejak hari Sabtu, 26 September 2026, PT Cemerlang Abadi wajib menghentikan seluruh aktivitas perkebunan dan penguasaan fisik di areal 2.847,18 hektare yang diperuntukkan sebagai TORA, mengingat perusahaan tidak dapat menunjukkan dokumen alas hak yang legal atas lahan tersebut," ujar Saipul Husnidin mewakili masyarakat petani.
Dalam somasi itu, masyarakat juga meminta PT Cemerlang Abadi menghentikan seluruh aktivitas perkebunan dan penguasaan fisik terhitung sejak 26 September 2026.
Mereka meminta penghentian aktivitas tersebut dilakukan sebelum adanya penetapan resmi pemerintah mengenai tapak batas. Dokumen somasi juga memuat peringatan apabila perusahaan tetap melanjutkan kegiatan di lapangan.
Masyarakat menyatakan akan mengambil tindakan mandiri di lapangan bersama Gabungan Kelompok Tani Seunubok Lubok Raja Karya Abadi dan Aliansi Masyarakat Tolak PT CA untuk menghentikan aktivitas tersebut.
Langkah itu, menurut isi somasi, dilakukan untuk menjaga agar lahan yang mereka nyatakan sebagai TORA tidak kembali dikuasai atau dikelola secara sepihak oleh PT Cemerlang Abadi.
Dalam dokumen yang sama, masyarakat meminta aparat penegak hukum dan instansi pemerintah terkait turun tangan mengawal persoalan tersebut. Mereka berharap pelaksanaan reforma agraria di Aceh Barat Daya dapat berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat petani.
Hingga berita ini ditulis, belum memperoleh keterangan dari pihak PT Cemerlang Abadi mengenai somasi dan aksi masyarakat tersebut.
