.png)
.png)
Massa Kelompok Tani Seuneubok Lubok Raja Karya Abadi menggali parit dan memutus akses jalan pengangkutan hasil perkebunan PT Cemerlang Abadi (CA) di Kecamatan Babahrot, Aceh Barat Daya, Selasa (29/9/2026).
BABAHROT - Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk protes atas aktivitas perusahaan yang dinilai masih mengambil hasil dari lahan sekitar 2.847 hektare. Kawasan itu disebut masyarakat sebagai lahan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).
Pemutusan akses dilakukan dengan menggali parit di jalan masuk menuju kawasan perkebunan. Massa meminta aktivitas pengambilan hasil dari lahan yang mereka perjuangkan segera dihentikan sampai status dan batas kawasan memiliki kepastian hukum.
Anggota kelompok tani, Syarkawi, mengatakan tindakan tersebut dilakukan karena masyarakat menilai perusahaan tidak menjalankan kesepakatan yang sebelumnya telah dibuat.
Menurut dia, perusahaan sebelumnya telah membuat surat pernyataan untuk tidak lagi mengambil hasil dari kawasan seluas 2.847 hektare yang diperjuangkan masyarakat sebagai lahan TORA.
“Pihak perusahaan sebelumnya sudah membuat surat pernyataan tidak boleh mengambil hasil lagi dari kebun seluas 2.847 hektare yang merupakan lahan TORA. Namun, masyarakat menilai kesepakatan tersebut tidak dijalankan,” kata Syarkawi.
Karena itu, massa memilih menghentikan akses pengangkutan hasil perkebunan dengan menggali parit pada jalan masuk perusahaan.
Selain tuntutan terkait lahan, massa turut meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh memberikan kejelasan mengenai perkara dugaan korupsi yang berkaitan dengan PT CA.
Orator aksi, Reza Muliadi, menyebut perkara tersebut telah ditangani Kejati Aceh sekitar tiga tahun setelah dilimpahkan dari Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya. Massa menilai perkembangan penanganan perkara tersebut hingga kini belum memberikan kejelasan.
Dalam aksi itu, massa juga menyebut dugaan kerugian negara mencapai Rp10 triliun. Namun, angka tersebut merupakan klaim kelompok tani dan bukan angka kerugian negara yang telah ditetapkan secara resmi melalui putusan pengadilan.
Massa mendesak Kejati Aceh menuntaskan proses hukum perkara PT CA. Mereka juga meminta Kejaksaan Agung mengambil alih penanganan apabila perkara tersebut dinilai tidak dapat diselesaikan di tingkat Kejati Aceh.
“Jika Kejati Aceh tidak mampu menyelesaikan kasus ini, kami minta Kejaksaan Agung mengambil alih. Jika tidak, kami dari Aliansi Kelompok Tani Seuneubok Lubok Raja Karya Abadi akan mengusir PT CA dari tanah Breuh Sigupai,” ujar Reza.
Dalam tuntutannya, massa juga meminta pemerintah segera menetapkan tapal batas antara kawasan TORA dan lahan perusahaan. Proses redistribusi tanah kepada masyarakat turut diminta dipercepat sesuai ketentuan hukum.
Aksi mendapat pengawalan personel Polres Aceh Barat Daya dan berlangsung tertib. Pemutusan akses jalan menjadi bentuk tekanan langsung dari masyarakat agar persoalan lahan yang telah lama dipersoalkan segera mendapat penyelesaian.
Massa berharap pemerintah bersama aparat penegak hukum mempertemukan seluruh pihak untuk memastikan status serta batas lahan. Mereka juga meminta ada kepastian terhadap aktivitas perkebunan dan proses hukum yang berkaitan dengan PT Cemerlang Abadi.
 |
| Alat berat digunakan massa saat memutus akses jalan menuju perkebunan PT CA/foto/ist |
BABAHROT - Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk protes atas aktivitas perusahaan yang dinilai masih mengambil hasil dari lahan sekitar 2.847 hektare. Kawasan itu disebut masyarakat sebagai lahan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).
Pemutusan akses dilakukan dengan menggali parit di jalan masuk menuju kawasan perkebunan. Massa meminta aktivitas pengambilan hasil dari lahan yang mereka perjuangkan segera dihentikan sampai status dan batas kawasan memiliki kepastian hukum.
Anggota kelompok tani, Syarkawi, mengatakan tindakan tersebut dilakukan karena masyarakat menilai perusahaan tidak menjalankan kesepakatan yang sebelumnya telah dibuat.
Menurut dia, perusahaan sebelumnya telah membuat surat pernyataan untuk tidak lagi mengambil hasil dari kawasan seluas 2.847 hektare yang diperjuangkan masyarakat sebagai lahan TORA.
“Pihak perusahaan sebelumnya sudah membuat surat pernyataan tidak boleh mengambil hasil lagi dari kebun seluas 2.847 hektare yang merupakan lahan TORA. Namun, masyarakat menilai kesepakatan tersebut tidak dijalankan,” kata Syarkawi.
Karena itu, massa memilih menghentikan akses pengangkutan hasil perkebunan dengan menggali parit pada jalan masuk perusahaan.
Selain tuntutan terkait lahan, massa turut meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh memberikan kejelasan mengenai perkara dugaan korupsi yang berkaitan dengan PT CA.
Orator aksi, Reza Muliadi, menyebut perkara tersebut telah ditangani Kejati Aceh sekitar tiga tahun setelah dilimpahkan dari Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya. Massa menilai perkembangan penanganan perkara tersebut hingga kini belum memberikan kejelasan.
Dalam aksi itu, massa juga menyebut dugaan kerugian negara mencapai Rp10 triliun. Namun, angka tersebut merupakan klaim kelompok tani dan bukan angka kerugian negara yang telah ditetapkan secara resmi melalui putusan pengadilan.
Massa mendesak Kejati Aceh menuntaskan proses hukum perkara PT CA. Mereka juga meminta Kejaksaan Agung mengambil alih penanganan apabila perkara tersebut dinilai tidak dapat diselesaikan di tingkat Kejati Aceh.
“Jika Kejati Aceh tidak mampu menyelesaikan kasus ini, kami minta Kejaksaan Agung mengambil alih. Jika tidak, kami dari Aliansi Kelompok Tani Seuneubok Lubok Raja Karya Abadi akan mengusir PT CA dari tanah Breuh Sigupai,” ujar Reza.
Dalam tuntutannya, massa juga meminta pemerintah segera menetapkan tapal batas antara kawasan TORA dan lahan perusahaan. Proses redistribusi tanah kepada masyarakat turut diminta dipercepat sesuai ketentuan hukum.
Aksi mendapat pengawalan personel Polres Aceh Barat Daya dan berlangsung tertib. Pemutusan akses jalan menjadi bentuk tekanan langsung dari masyarakat agar persoalan lahan yang telah lama dipersoalkan segera mendapat penyelesaian.
Massa berharap pemerintah bersama aparat penegak hukum mempertemukan seluruh pihak untuk memastikan status serta batas lahan. Mereka juga meminta ada kepastian terhadap aktivitas perkebunan dan proses hukum yang berkaitan dengan PT Cemerlang Abadi.
